Peserta Didik di Provinsi Bali

40 Persen Diserap SMA 60 Persen di SMK
Friday, July 4th, 2014
Suasana pendaftaran ulang murid baru di SMAN 2 Denpasar
Putu mengayunkan langkahnya memasuki halaman SMKN 3 Sukawati Gianyar, Selasa (24/6) lalu. Ia ditemani ayahnya mendaftar di SMKN 3 Sukawati Gianyar. Putu menyelesaikan pendidikan menengah di sebuah SMP Negeri di Mengwi Badung. Mengapa mendaftar di SMKN 3 Sukawati?

Ada alasan yang membuat Putu memilih masuk SMKN 3 Sukawati yakni ingin mendalami ilmu seni pertunjukan. Pasalnya di sekolah itu menyelenggarakan program kompetensi seni pertunjukkan, selain kompetensi pariwisata. Dua kompetensi keahlian yang saling terkait erat dan Putu merasa, masuk SMK adalah jalan pintas untuk segera bekerja di sektor pariwisata. Memang, kebijakan pendidikan di Indonesia adalah lebih mengarahkan para peserta didik ke jalur SMK sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan calon tenaga kerja dengan keahlian madya.

Sesungguhnya sejak tahun 2007 Kementerian Pendidikan Nasional (kini Kemendikbud) telah menetapkan kebijakan yakni mengubah rasio antara jumlah peserta didik di SMA/MA dengan jumlah peserta didik di SMK. Sesuai Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 rasio antara peserta didik SMA dengan SMK adalah 30:70. Artinya yang masuk SMA/MA 30 persen sedangkan yang masuk SMK 70 persen.Bagaimana dengan Provinsi Bali? Pada tahun pelajaran 2014/2015 ini Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali menetapkan rasio antara jumlah peserta didik baru di SMA/MA dengan peserta didik baru di SMK adalah 40:60. Artinya para siswa yang masuk SMA/MA adalah 40 persen sedangkan yang masuk SMK adalah 60 persen. Hal ini sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Bali 2014-1018 yang menetapkan rasio peserta didik antara SMA dan SMK adalah 40:60.

Saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2014/2015 Kadisdikpora Provinsi Bali telah menerbitkan surat edaran yang meminta agar Dinas Pendidikan kabupaten/Kota di Provinsi Bali membatasi jumlah penerimaan peserta didik baru di SMA sesuai dengan jumlah ideal dengan mengutamakan program peningkatan mutu. Selanjutnya Disdikpora Kabupaten/Kota bersama Satuan Pendidikan di wilayahnya lebih mengutamakan penerimaan peserta didik baru di SMK baik melalui penambahan Ruang kelas Baru (RKB),SMK, USB-SMK maupun penambahan kompetensi keahlian melalui proses Re-Engineering.

Suasana pendaftaran ulang murid baru
Khusus untuk SMK yang melaksanakan Program Beasiswa Pendidikan bagi Siswa Miskin Berprestasi atau yang dikenal dengan sebutan Bidikmisi, sesuai dengan kuota proses PPDB dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan khusus program Bidikmisi. Sejak para siswa Kelas VIII naik ke kelas IX (Kelas III SMP) sosialisasi peningkatan akses SMK sudah dilakukan dengan melibatkan para Kepala Sekolah SMP/MTs. Para kepala sekolah dan para guru berperan mendorong para siswa Kelas IX agar melanjutkan ke jenjang pendidikan SMK sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

Dari pantauan IMOB Educare ke sejumlah SMA dan SMK Negeri di kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar saat proses PPDB berlangsung, sekolah-sekolah yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak memungut uang pendaftaran siswa. Sedangkan sejumlah sekolah yang tidak menerima dana BOS diperbolehkan memungut uang pendaftaran sebelum secara definitif peserta didik tersebut diterima di masing-masing satuan pendidikan.
Sama seperti tahun pelajaran sebelumnya, pada tahun pelajaran 2014/2015 seleksi calon peserta didik pada satuan pendidikan SMA/MA,SMALB melalui nilai ujian nasional 60%, prestasi akademik dan non akademik maksimum 20% dan 20% anak miskin wajib diterima pada satuan pendidikan yang terdekat. Sedangkan seleksi peserta didik SMK pada tahun pelajaran 2014/2015 ini berlaku sejumlah aturan. Misalnya untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan bidang keahlian atau kompetensi keahlian yang dipilihnya maka dipergunakan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bersama komite sekolah serta institusi pasangan atau asosiasi profesi.

Penerimaan peserta didik baru pada SMK menggunakan sistem rayon provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi dan memberi akses minat dan bakat siswa yang ingin melanjutkan pendidikan pada SMK. Seluruh satuan pendidikan SMK di seluruh Bali diwajibkan untuk menerima lulusan SMP/MTs atau Kejar Paket B dari keluarga tidak mampu maksimal 20 persen sejauh mereka bisa menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau syarat lain yang ditetapkan. Mereka ini dibebaskan dari biaya apapun kecuali biaya personal atau kebutuhan sendiri serta diprioritaskan untuk mendapat beasiswa.