Kurikulum Pendidikan Kepramukaan Masuk dalam Kurikulum 2013

Tuesday, July 16th, 2013
Kepramukaan
Wacana pendidikan kepramukaan masuk dalam kurikulum pendidikan nasional tampaknya tidak hanya sekedar kabar burung tetap benar-benar kenyataan. Pendidikan kepramukaan memang masuk dalam kurikulum pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA dan yang sederajat.

Bahkan kurikulum kepramukaan mulai diterapkan pada Tahun Ajaran Baru 2013 ini. Akan tetapi diterapkan­nya kurikulum kepramukaan tersebut masih dibayangi sejumlah persoalan di sejumlah sekolah yang sekaligus sebagai pangkalan Gugusdepan, seperti soal terbatasnya jumlah Pembina dan Pelatih Pramuka yang memiliki kompetesni. Hal tersebut terungkap saat Gerakan Pramuka Kwarcab Jembrana Jumat (14/6) menggelar Seminar Lokakarya (Semiloka) yang dikaitkan dengan Pengukuhan Pengurus Pusat Pendidikan dan Pelatihan Cabang (Pusdiklatcab) Jembrana dan Pergantian Antar Waktu Pengurus Dewan Kerja Cabang (DKC) Jembrana periode 2012-2017 di Aula Gedung Kesenian Bung Karno Kabupaten Jembrana.

Dalam Semiloka bertemakan Tantangan Gerakan Pramuka Menghadapi Kurikulum Pendidikan Nasional 2013 tersebut menghadirkan narasumber Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Bali I Ketut Wija dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar I Nyoman Wenten mewakili Kepala Dinas Dikporaparbud Kabupaten Jembrana. Menurut Kabid Dikdas Nyoman Wenten, pendidikan kepramukaan memang benar akan masuk ke dalam kurikulum pendidikan nasional sejalan dengan diberlakukannya kurikulum baru pendidikan nasional tahun 2013 ini.

Ditambahkan Wenten, nantinya semua siswa diwajibkan mengikuti ekstra kurikuler kepramukaan di sekolah-sekolah baik SMP, SMA dan yang sederajat. Bahkan di tingkat SD masuk ke dalam mata pelajaran. Dalam pelaksanaan kurikulum tersebut pihaknya akan lebih ba­nyak berkoordinasi dengan lembaga Kwartir Cabang Jembrana khususnya Pimpinan Pusdiklatcab yang baru dikukuhkan.

Kakwarda Bali Ketut Wija mengungkapkan, sejatinya prinsip dasar kepramukaan adalah sukarela. Termasuk dalam perekrutan anggota Gerakan Pramuka sesungguhnya didasari oleh kesukarelaan dan tidak ada paksaan. Jadi menurut Ketut Wija, diwajibkannya kepramukaan di sekolah-sekolah bertentangan dengan prinsip dasar kepramukaan. Akan tetapi karena hal ini sudah menjadi kebijakan nasional, mau tidak mau, suka tidak suka harus diikuti. Yang terpenting menurut Kakwarda Bali yang juga Asisten Ekbang Sekda Provinsi Bali ini, setiap sekolah harus memiliki Pembina dan Pelatih Pramuka yang berkompeten mahir.